3 Alasan Reshuffle Kabinet - Reshuffle Kabinet adalah sesuatu hal yang sudah pasti untuk dilakukan Presiden SBY itung-itung untuk menetralisir jika ada polemik, setidaknya begitulah politik Citra dari Presiden kita SBY. Seperti yang telah kencang diberitakan bahwa SBY diperkirakan akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II untuk menambah Kinerja Pemerintahan SBY untuk tahun-tahun selanjutnya, dan Artikel berikut akan membahas tentang 3 Alasan Reshuffle Kabinet pemerintahan SBY ini.
Meskipun demikian, seperti yang disampaikan salah satu orang terdekat Presiden SBY yaitu Sudi Silalahi dalam rapat kabinet di Istana Bogor kemarin, Presiden meminta para menteri tetap bekerja tanpa terpengaruh isu reshuffle yang gencar akhir-akhir ini.
Disisi lain, analis politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan bahwa dirinya yakin jika nantinya Presiden SBY akan tetap melakukan reshuffle Kabinet. Ini sudah ditegaskan SBY sejak tahun 2009 lalu bahwa dalam setahun akan ada evaluasi sampai tahapan reshuffle kabinet.
Dia menambahkan, pernyataan SBY sebagaimana disampaikan Sudi kemarin adalah hal biasa sesuai dengan gaya kepemimpinannya, yaitu muncul sebagai penetralisir jika ada polemik. Menurut Yunarto, ada 3 Alasan reshuffle Kabinet yang mungkin dilakukan SBY, yaitu:
Pertama dan yang paling aman adalah menarik menteri partai tertentu dan menggantinya dengan calon dari partai yang sama sehingga tidak mengganggu proporsi kursi anggota koalisi di kabinet.
Kedua, merampingkan koalisi tambun yang terbukti tak efektif dengan mengurangi jatah kursi parpol tertentu atau sekaligus mengeluarkannya dari koalisi.
Ketiga, reshuffle kabinet berdasarkan penilaian kompetensi yang diukur secara internal melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan eksternal yaitu survei, lalu membentuk zakken (kabinet para ahli) tanpa mempedulikan proporsi bagi-bagi kursi,
Yunarto memperkirakan, SBY hanya akan memilih alasan pertama dan kedua. Pasalnya pilihan ketiga terlalu ekstrem, karena tidak sesuai dengan gaya kepemimpinan SBY selama ini. Ditanya mengenai menteri yang layak diganti, Yunarto menunjuk Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Menkominfo Tifatul Sembiring. Dia menilai kinerja Patrialis dan Tifatul banyak memicu kontroversi yang merugikan citra Presiden.
Meskipun demikian, seperti yang disampaikan salah satu orang terdekat Presiden SBY yaitu Sudi Silalahi dalam rapat kabinet di Istana Bogor kemarin, Presiden meminta para menteri tetap bekerja tanpa terpengaruh isu reshuffle yang gencar akhir-akhir ini.
Disisi lain, analis politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan bahwa dirinya yakin jika nantinya Presiden SBY akan tetap melakukan reshuffle Kabinet. Ini sudah ditegaskan SBY sejak tahun 2009 lalu bahwa dalam setahun akan ada evaluasi sampai tahapan reshuffle kabinet.
Dia menambahkan, pernyataan SBY sebagaimana disampaikan Sudi kemarin adalah hal biasa sesuai dengan gaya kepemimpinannya, yaitu muncul sebagai penetralisir jika ada polemik. Menurut Yunarto, ada 3 Alasan reshuffle Kabinet yang mungkin dilakukan SBY, yaitu:
Pertama dan yang paling aman adalah menarik menteri partai tertentu dan menggantinya dengan calon dari partai yang sama sehingga tidak mengganggu proporsi kursi anggota koalisi di kabinet.
Kedua, merampingkan koalisi tambun yang terbukti tak efektif dengan mengurangi jatah kursi parpol tertentu atau sekaligus mengeluarkannya dari koalisi.
Ketiga, reshuffle kabinet berdasarkan penilaian kompetensi yang diukur secara internal melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan eksternal yaitu survei, lalu membentuk zakken (kabinet para ahli) tanpa mempedulikan proporsi bagi-bagi kursi,
Yunarto memperkirakan, SBY hanya akan memilih alasan pertama dan kedua. Pasalnya pilihan ketiga terlalu ekstrem, karena tidak sesuai dengan gaya kepemimpinan SBY selama ini. Ditanya mengenai menteri yang layak diganti, Yunarto menunjuk Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Menkominfo Tifatul Sembiring. Dia menilai kinerja Patrialis dan Tifatul banyak memicu kontroversi yang merugikan citra Presiden.
0 comments:
Posting Komentar